BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini banyak sekali kita temukan hal
hal yang melanggar aturan agama, pelanggaran aturan agama yang pada saat era
globalisasi saat ini yang sering terjadi adalah Zina, dimana perbuatan ini
dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah dan hanya
menuruti kehendak hawa nafsu dan kenikmatan seasaat. Terhadap
perbuatan semacam ini perlu adanya ‘uqubah
(Hukuman) yang harus di tetapkan pemerintah untuk menimbulkan efek jera bagi
pelakunya dan menghindari perbuatan tersebut diulangi oleh orang lain.
Aceh sebagai provinsi yang
menerapkan Syari’at Islam sudah mengatur tentang ‘uqubat terhadap jarimah
zina (perbuatan zina) ini dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah,
yang hak mengadilinya diwewenangkan kepada Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga
Peradilan Agama, dan tata cara beracaranya diatur dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang
Hukum Acara Jinayah.
B.
Rumusan masalah
1.
Apa Pengertian Jarimah
Zina ?
2.
Apa Dasar Hukum
Jarimah Zina?
3.
Bagaimana Hukuman
(‘Uqubat) dan Syarat Hukuman Bagi Pelaku Zina?
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Jarimah Zina
1.
Pengertian Jarimah
Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata "jarama" kemudian menjadi bentuk masdar "jaramatan" yang artinya adalah
perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan
"jarim", dan yang dikenai
perbuatan itu adalah "mujaram
'alaihi".[1] Menurut
istilah para fuqaha', yang dinamakan jarimah adalah "Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau
meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau
ta'zir".[2]
Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan
tindak pidana atau delik dalam hukum positif.[3] Hanya
bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat
berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya
disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya.
Sedangkan menurut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, jarimah adalah “perbuatan yang
dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat hudud
dan / atau tak’zir.”[4]
2.
Pengertian Zina
Zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang
perempuan tanpa ikatan perkawinan.[5]
Tidak masalah apakah salah satu pihak atau keduanya telah memiliki pasangan
hidupnya masing masing ataupun belum menikah sama sekali. Selain itu zina juga
berarti setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena persetubuhan
yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena karena kepemilikan
(budak).[6]
Sedangkan pengertian zina dalam Qanun
No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah “persetubuhan antara seorang
laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan
perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.”[7]
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Jarimah Zina
yaitu suatu perbuatan dosa yang dilakukan melalui hubungan kelamin
antara seorang laki laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan
hal tersebut sangat dilarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu
perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan
yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat
mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan
pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai
macam penyakit baik jasmani maupun rohani.
B.
Dasar-Dasar Hukum Larangan Zina
1.
Q.S An-Nur ayat 2,
yang berbunyi:
èpu‹ÏR#¨“9$# ’ÎT#¨“9$#ur (#rà$Î#ô_$$sù ¨@ä. 7‰Ïnºur $yJåk÷]ÏiB sps($ÏB ;ot$ù#y_ (
Ÿwur /ä.õ‹è{ù's? $yJÍkÍ5 ×psùù&u‘ ’Îû ÈûïÏŠ «!$# bÎ) ÷LäêZä. tbqãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÏQöqu‹ø9$#ur ÌÅzFy$# (
ô‰pkô¶uŠø9ur $yJåku5#x‹tã ×pxÿͬ!$sÛ z`ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$#
Artinya :“Perempuan yang berzina dan
laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus
kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat,
dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari
orang-orang yang beriman.”(An-Nur :2).
2.
Hadits Nabi SAW
bersabda:
عَنْ اَبِى
هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اْلجُهَنِيّ اَنَّهُمَا قَالاَ: اِنَّ رَجُلاً
مِنَ اْلاَعْرَابِ اَتَى رَسُوْلَ اللهِ ص فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْشُدُكَ
اللهَ اِلاَّ قَضَيْتَ لِى بِكِتَابِ اللهِ. وَ قَالَ اْلخَصْمُ اْلآخَرُ وَ هُوَ
اَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَ ائْذَنْ لِى.
فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: قُلْ، قَالَ: اِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هذَا
فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَ اِنِّى اُخْبِرْتُ اَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ
فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَ وَلِيْدَةٍ. فَسَأَلْتُ اَهْلَ اْلعِلْمِ، فَاَخْبَرُوْنِى
اَنَّمَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ، وَ اَنَّ عَلَى
امْرَأَةِ هذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: وَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ
َلأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. اْلوَلِيْدَةُ وَ اْلغَنَمُ رَدٌّ. وَ
عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ. وَ اغْدُ يَا أُنَيْسُ اِلَى
امْرَأَةِ هذَا، فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَاَمَرَ بِهَا
رَسُوْلُ اللهِ ص، فَرُجِمَتْ. مسلم
Artinya: Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid
Al-Juhaniy, mereka berkata: Bahwa ada seorang laki-laki Badui datang kepada
Rasulullah SAW seraya berkata, “Ya Rasulullah, Demi Allah, sungguh aku tidak
meminta kepadamu kecuali engkau memutuskan hukum untukku dengan kitab Allah”.
Sedang yang lain berkata (dan dia lebih pintar dari padanya), “Ya, putuskanlah
hukum antara kami berdua ini menurut kitab Allah, dan ijinkanlah aku (untuk
berkata)”. Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Silakan”. Maka orang yang kedua itu
berkata, “Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini, lalu berzina dengan
istrinya, sedang aku diberitahu bahwa anakku itu harus dirajam. Maka aku
menebusnya dengan seratus kambing dan seorang hamba perempuan, lalu aku
bertanya kepada orang-orang ahli ilmu, maka mereka memberi tahu bahwa anakku
hanya didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedang istri orang ini
harus dirajam”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Demi Tuhan yang jiwaku di
tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitab Allah. Hamba
perempuan dan kambing itu kembali kepadamu, sedang anakmu harus didera
seratus kali dan diasingkan selama setahun”. Dan engkau hai Unais, pergilah
ke tempat istri orang ini, dan tanyakan, jika dia mengaku, maka rajamlah dia”.
Abu Hurairah berkata, “Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut,
dan perempuan tersebut mengaku”. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk
merajamnya, kemudian ia pun dirajam. [HR. Muslim juz 3, hal. 1324]
3. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yang menyatakan bahwasannya Zina merupakah
perbuatan yang dilarang agama dan merupakan salah satu Jarimah yang mendapat
‘Uqubat (hukuman) Hudud dan Ta’zir sesuai pasal 3 Qanun ini.[8]
C.
Hukuman dan Syarat Hukuman untuk Pezina
Dalam kitab hadis-hadis seperti shahih Bukhari dan Muslim, banyak sekali
hadis-hadis tentang hukuman yang diperuntukkan bagi para pezina. Di dalam Islam
tidak ada istilah mantan pezina. Karena hukuman bagi para pezina dalam Islam
adalah sangat jelas, seorang pezina yang telah menikah (muhsan) lebih berat dari yang belum menikah (ghairu muhsan) yaitu dibunuh dengan cara dirajam sedangkan bagi
orang yang belum menikah dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama
setahun. Konsekuensinya bagi yang dijatuhi hukuman rajam adalah kematian
sedangkan bagi yang dicambuk, apabila masih dapat bertahan hidup maka dia telah
menjalani pertobatan dan semoga Allah mengampuni dosa perzinahan di masa
lalunya selama si pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
Ada beberapa syarat untuk dapat menerapkan hukum cambuk hukum-hukum hudud lainnya,
yaitu:
1.
Wilayah Hukum Resmi
Hukum rajam dan hukum-hukum syariah
lainnya harus diberlakukan secara resmi terlebih dahulu sebuah wilayah hukum
yang resmi menjalankan hukum Islam. Di dalam wilayah hukum itu harus ada
masyarakat yang memeluk hukum syariah, sadar, paham, mengerti dan tahu persis
segala ketentuan dan jenis hukuman yang berlaku. Ditambahkan lagi mereka setuju
dan ridha atas keberlakuan hukum itu.
2.
Adanya Mahkamah
Syar'iyah
Pelaksanaan hukum rajam itu hanya boleh
dijalankan oleh perangkat Mahkamah Syar'iyah yang resmi dan sah. Mahkamah ini
hanya boleh dipimpin oleh qadhi (Hakim) yang ahli di bidang syariah Islam.
Qadhi (Hakim) ini harus ditunjuk dan diangkat secara sah dan resmi oleh negara,
bukan sekedar pemimpin non formal.
3.
Peristiwa Terjadi di
Dalam Wilayah Hukum
Kasus zina dan kasus-kasus jarimah
lainnya hanya bisa diproses hukumnya bila kejadiannya terjadi di dalam wilayah
hukum yang sudah menerapkan syariah Islam. Sebagai contoh, bila ada orang Aceh
berzina di luar wilayah Aceh, maka tidak bisa diproses hukumnya di wilayah
hukum Aceh.
4.
Kesaksian 4 Orang Atau
Pengakuan Sendiri
Untuk bisa diproses di dalam Mahkamah Syar'iyah,
kasus zina itu harus diajukan ke meja hijau. Hanya ada dua pintu, yaitu lewat
kesaksian dan pengakuan diri sendiri pelaku zina. Bila lewat kesaksian,
syaratnya para saksi itu harus minimal berjumlah 4 orang, apabila saksi itu
kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini
apabila pembuktian nya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada
bukti-bukti yang lain.
Adapun kententuan mengenai ‘Uqubat
(Hukuman) dan syarat hukuman pelaku Zina diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayah pasal 33-45 yang menyatakan sebagai berikut:[9]
Pasal 33
(1)
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat
Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
(2)
Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah
dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas
murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3)
Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas
atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling
banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas
murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.
Pasal 34
Setiap
Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat
Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan
‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak
1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
Pasal 35
Setiap
Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan
Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100
(seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh)
bulan.
Pasal 36
Perempuan
yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa
dukungan alat bukti yang cukup.
Pasal 37
(1)
Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian
mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai
permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Zina.
(2)
Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat
pengakuan.
(3)
Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.
Pasal 38
(1)
Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah
mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah
tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
(2)
Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa
dia telah melakukan Jarimah Zina.
(3)
Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan
‘Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.
Pasal 39
(1)
Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya
atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut
akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau
Ikhtilath).
(2)
Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina
akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.
Pasal 40
(1)
Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan
kepada hakim untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas
pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon.
(4)
Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan
penetapan hari sidang.
(5)
Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi
permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.
(6)
Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus)
kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.
(7)
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap.
(8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat
memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘Uqubat.
Pasal 41
Dalam
hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari
persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut
dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.
Pasal 42
(1)
Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara
terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk
dijatuhi ‘Uqubat Hudud.
(2)
Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.
(3)
Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan
tersebut betul-betul telah diberikan.
(4)
Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina.
(5)
Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota setelah
mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.
(6)
Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33,
apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.
(7)
Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan
penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘Uqubat.
Pasal 43
(1)
Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan
nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang
yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.
(2)
Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang
melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.
(3)
Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau
pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan
pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina.
(4)
Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi,
pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.
Pasal 44
(1)
Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil,
hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam
kondisi yang sehat.
(2)
Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA
(Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya.
(3)
Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon
untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.
Pasal 45
Orang
yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (2), dapat mengajukan pembelaan.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Jarimah Zina yaitu suatu perbuatan dosa
yang dilakukan melalui hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang
perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak dan hal
tersebut sangat dilarang dan merupakan pelanggaran terhadap hukum agama dan
dosa yang amat besar.
Perbuatan ini merupakan Jarimah (perbuatan yang
dilarang syariat Islam) yang larangannya telah ditegaskan dalam banyak ayat al-
Quran, Hadis dan juga Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah yang berlaku di
provinsi Aceh yang wewenang mengadilinya diserahkan kepada Mahkamah Syar’iyah
Aceh sebagai Lembaga Peradilan Agama di Aceh.
Dalam konteks fiqh hukuman (‘uqubat) bagi para pezina dalam Islam
adalah sangat jelas, seorang pezina yang telah menikah (muhsan) lebih berat dari yang belum menikah (ghairu muhsan) yaitu dibunuh dengan cara dirajam sedangkan bagi
orang yang belum menikah dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama
setahun. Hukum hudud ini bisa dilaksanakan apabila memenuhi beberapa syarat,
yaitu: Wilayah hukum resmi, adanya Mahkamah Syar’iyah, Peristiwa Terjadi di
Dalam Wilayah Hukum, dan Kesaksian 4 Orang Atau Pengakuan Sendiri. Sedangkan
dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, ‘uqubat (hukuman) dan syaratnya bagi pelaku zina telah diatur dalam
Pasal 33 – 45 Qanun ini.
DAFTAR
PUSTAKA
Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum
Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
A. Jazuli, Fiqh Jinayat (Upaya
Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2000.
Marsum, Fiqh Jinayat (Hukum
Pidana Islam), Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
A. Rahman, Penjelasan Lengkap
Hukum-Hukum Allah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Iman Ghazali Said, Bidayatul Mujtahid
Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayah
[2] A.
Jazuli, Fiqh Jinayat (Upaya
Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2000), hlm. 11.
[4] Ketentuan Umum, Pasal 1 Qanun
No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.
[5] A
Rahman, Penjelasan Lengkap
Hukum-Hukum Allah, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 308
[6] Iman Ghazali Said, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para
Mujtahid, (Jakarta: Pustaka
Amani, 2007), hlm. 600
[8]
Pasal 3 Qanun No. 6 Tahun
2014 tentang Jinayah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar